Saturday, November 24, 2007

PERJANJIAN EKSTRADISI :Presentation Draft PBL 5

PERJANJIAN EKSTRADISI
INDONESIA – SINGAPURA
JUM’AT 23 NOVEMBER 2007

HOME GROUP 3
Presentator : Adelia Wulandari
Anggota Kelompok: Agasta, Agnes, Alicia, Faiq, Rizky, Yessy.

Latar Belakang :
Pemerintah Indonesia dan Singapura akhirnya menandatangani perjanjian ekstradisi di Bali pada 27 April 2007. perjanjian ini menyangkut 31 butir tindak pidana korupsi, pencucian uang dan sejumlah kejahatan transnasional lain. Dalam agenda pemberantasan korupsi, adanya perjanjian ekstradisi dengan Singapura patut mendapat apresiasi karena hal itu sudah di perjuangkan sejak tahun 1979 lalu.
Lalu mengapa perjanjanjian ekstradisi belum juga di ratifikasi?
Masalahnya adalah :
1. Konsepsi korupsi yang berbeda di kedua negara. Singapura berpendapat korupsi adalah penyuapan. Sedangkan bagi Indonesia korupsi adalah suap yang melawan hukum, membawa keuntungan untuk pribadi dan ada unsur keuntungan negara. Selain itu sistem hukum yang dianut oleh Singapura adalah Anglo Saxon dan sistem hukum yang dianut oleh Indonesia adalah Kontiental.
2. Informasi mengenai isi perjanjian ekstradisi bersifat tertutup, sehingga dikhawatirkan merugikan pihak Indonesia. Hanya beberapa pihak saja yang mengetahui keseluruhan isi perjanjian ekstradisi.
3. Perjanjian ekstradisi dipararelkan dengan perjanjian pertahanan yaitu defence cooperation agreement. Yang pasal-pasalnya merugikan Indonesia.
4. Perjanjian ekstradisi hanya mengatur kembalinya pelaku kejahatan (korupsi), bukan asset yang dibawa lari.
Isu – isu terkait :
1. Hubungan Internasional
Setelah sebuah negara mendeklarasikan kemerdekaanya dan melakukan pembangunan dalam negeri, tugas kedua adalah menciptakan hubungan luar negeri dengan negara tetangganya.
Hubungan dan politik luar negeri merupakan sebuah proses yang sangat ditentukan oleh ideologi yang mencakup kepentingan nasional suatu negara serta faktor-faktor yang meliputi unsur kekuatan dan kekuasaan seperti faktor ekonomi, militer, kependudukan, dan geografi.
Hubungan internasional adalah interaksi aktor-aktor yang tindakan dan kondisinya memiliki konsekuensi penting terhadap aktor lain diluar yurisdiksi efektif unit politiknya. Dari definisi tersebut dapat terkaji bahwa negara angsa dapat dipandang sebagai pelaku utama dari hubungan internasional.
2. Pasang surut hubungan antar bangsa
Perbedaan kepentingan antara dua bangsa dapat menyebabkan konflik. Konflik dapat berkembang menjadi besar dan apabila menggunakan senjata maka dinamakan perang bersenjata. Gambaran mengenai hubungan antara dua bangsa dapat dijelaskan sebagai berikut. Pertama, integrasi (kerjasama) dapat terjadi karena kepentingan sejalan. Kedua, konflik (pertentangan) dapat terjadi karena kepentingannya bertentangan. Beberapa cara untuk menyelesaikan suatu konflik antara dua bangsa, yaitu perang bersenjata, penekanan terhadap negara lawan, misal mengadakan latihan militer di daerah perbatasan, dan akomodasi yaitu kedua bangsa saling menghormati.
3. Geopolitik dan Geostrategi.
Geopolitik merupakan wawasan nasional bangsa berupa doktrin wawasan nusantara yang secara umum didefinisikan sebagai cara pandang dan sikap bangsa Indonesia tentang dirinya yang bhineka, dan lingkungan geografinya yang berwujud negara kepulauan berdasarkan pancasila dan UUD’45. tujuannya mewujudkan persatuan dan kesatuan segenap aspek kehidupan nasional dan turut serta menciptakan dalam ketertiban dan perdamaian dunia.
Geostrategi adalah geopolitik dalam pelaksanaan yaitu kebijaksanaan pelaksanaan dalam menentukan tujuan, sarana-sarana, serta cara penggunaan sarana-sarana tersebut guna mencapai tujuan nasional dengan memanfaatkan konstelasi geografi suatu negara.
Pengembangan geopolitik dan geostrategi dalam pandangan Indonesia:
1. pengertian atau paham yang dianut adalah paham possibilities.
2. Bangsa Indonesia tidak menganut paham ekspansionis, bagi bangsa Indonesia ruang hidup suatu bangsa terbatas pada wilayah negaranya yang diakui secara internasional.
3. Setiap negara, besar atau kecil sama derajatanya dan sama-sama memiliki hak untuk hidup.
4. Setiap bangsa sama-sama berkewajiban menegakkan perdamaian dunia (bukan hanya negara besar saja yang berkewajiban menegakkan perdamaian dunia)
5. Kekuatan suatu bangsa atau negara, baik politik maupun mental terutama ditujukan untuk mempertahankan eksistensi dan integrasi nasionalnya, serta untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyatnya, bukan untuk meguasai bangsa lain, lebih-lebih bukan untuk menguasai dunia.

SOLUSI

A. Solusi Jangka Pendek
1. DPR agar tidak segera meratifikasi perjanjian ekstradisi serta DCA secara tandem. DCA jelas-jelas merugikan Indonesia, harus ada pengkajian ulang terhadap pasal-pasal yang tercantum di dalam kesepakatan ini secara terperinci dan jelas.
2. Keterbukaan pemerintah terhadap publik.
3. Jika pemerintah hanya ingin mengejar uang, perjanjian ekstradisi tidak menjadi prioritas. Uang dapat dikejar dengan cara pemerintah meminta DPR segera meratifikasi perjanjian timbal balik bantuan ASEAN (ASEAN MLA).

B. Solusi Jangka Panjang
1. Memperbaiki Pelaksanaan hukum di Indonesia serta pola penegakan hukum.
2. Memperbaiki Pelaksanaan Keimigrasian di Indonesia
3. Mengefektifkan pelaksanaan undang-undang anti korupsi di dalam negeri.

Posted by Abah in 07:05:29
Comments

2 Responses to “PERJANJIAN EKSTRADISI :Presentation Draft PBL 5”

  1. tag drivers says:

    Keep going.Do not entertain fear.

  2. tag drivers says:

    re-read this latest entry. i think it’s seriously time to throw in the towell.